Tanpa Tebusan, Peretas PDNS Janji Serahkan Kunci Ransomware Secara Cuma-cuma Besok

bukamata.id – Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab di balik serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Brain Cipher mengumumkan akan memberikan kunci pembuka data tersebut secara cuma-cuma tanpa tebusan.

Pengumuman itu disampaikan dalam sebuah unggahan di forum dark web yang kemudian diunggah ulang oleh akun perusahaan intelijen siber @stealthmole_int di akun media sosial X, Selasa (2/7/2024).

Kelompok peretas tersebut mengatakan, bahwa kunci untuk membuka akses enkripsi PDNS akan diberikan pada Rabu (3/7/2024) besok. Ini artinya, server PDNS dapat dpulihkan esok hari.

“Hari Rabu ini, kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS) secara gratis. Serangan kami tidak melibatkan isu politik dan murni permintaan tebusan,” ujar Brain Cipher.

Awalnya, kelompok peretas tersebut meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data-data negara yang disandera.

Dalam unggahan tersebut, Brain Cipher menyebut bahwa perilisan kunci enkripsi secara gratis bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperkuat keamanan siber oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten,” katanya.

Untuk diketahui, sistem PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami serangan siber dalam bentuk Brain Cipher Ransomware yang diluncurkan oleh kelompok Lockbit 3.0.

Kominfo menyebut ada kurang lebih 210 instansi di pemerintahan di pusat dan daerah yang terdampak akibat serangan ini. Peretas kemudian meminta tebusan 8 juta Dollar AS atau setara Rp131 miliar.

Imbas dari serangan ransomware ini menyerang berbagai sektor, seperti sistem imigrasi dan pendidikan. Lumpuhnya layanan imigrasi akibat gangguan PDN telah membuat sistem imigrasi lumpuh hingga menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah bandara.

Sementara itu, ratusan ribu data pendidikan seperti penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaporkan hilang sehingga menyebabkan banyak individu kehilangan akses terhadap hak beasiswa.